HARUSKAH PLN DIPRIVATISASI?

Kondisi Energi Listrik di Negara kita sudah sangat memprihatinkan. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa bulan terakhir mengancam eksistensi dunia usaha di tanah air. Ketika urusan bisnis negara selalu saja tidak beres, Pertanyaannya perlukah BUMN ini diprivatisasi saja?

Privatisasi memang menimbulkan perdebatan. Pemikir nasionalis jelas menolak privatisasi, jangan karena kebobrokan sistem kerja pemerintah dalam dunia bisnis selalu menjadi alasan untuk privatisasi. Negara harus menguasai hajat hidup orang banyak, Negara tidak boleh menyerahkan sumber energi sebagai fondasi kedaulatan ekonomi sekaligus kedaulatan negara pada. Karena bicara swasta, maka ujung-ujungnya sama dengan asing, karena asinglah yang mampu mengambi alih setiap perusahaan domestik dengan modal yang tak terbatas.

Bagi pemikir liberal, privatisasi justru menjadikan usaha lebih efisien. High cost akan mudah dipangkas. Liberalisasi mengedepankan kompetitif, setiap yang berbau kompetitif maka yang bertahan adalah yang berkualitas terbaik dan harga yang paling murah. Maka masyarakat (konsumen) akan diuntungkan dengan harga murah tersebut.

Lalu bagaimana dengan PLN? sampai kapan energi listrik kita terus tersendat-sendat, padahal sebentar lagi kita akan menghadapi persaingan bebas.

Negara ini harus mulai berpikir tidak pada satu garis saja. Harus juga dipikirkan garis-garis lain sebagai alternatif. Bila PLN masih menggantungkan diri pada satu bahan bakar, bahan bakar lain perlu diupayakan. Bila PLN masih menggantungkan diri pada satu metode, maka metode lain perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

INGAT SAUDARA-SAUDARAKU, INDONESIA BAGI SAYA SUDAH BERADA PADA PINTU KEBANGKRUTAN. POLITIK KITA AMBURADUL, PEMERINTAH TIDAK JELAS VISI DAN PERENCANAAN EKONOMINYA, SEMUA SERBA TIBA-TIBA, ENERGI KITA TIDAK LAGI EFEKTIF MENJADI BAHAN BAKU INDUSTRINYA. AYO SEGERA SELAMATKAN INDONESIA.

konflik DPR pengaruhi kesiapan hadapi MEA

Mataram (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai konflik anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, bisa mempengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

"Kemungkinan kisruh antaranggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum ada tanda-tanda berakhir secara permanen," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Kondisi politik yang belum mereda, menurut dia, berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) itu menyarankan pemerintah menunda pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Kondisi politik dan ekonomi dalam negeri belum siap untuk bersaing. Menurut saya, kita perlu benahi dulu benang kusut kondisi dalam negeri," ujarnya.

Ia mengatakan, kisruh antara anggota DPR dan pemerintah berdampak terhadap belum adanya regulasi yang pro daya saing untuk kepentingan MEA.

"Bila itu terus dibiarkan Indonesia akan babak belur menghadapi persaingan pasar bebas," ucap Firmansyah.

Idealnya, kata dia, di awal mulai bekerja, anggota DPR sudah memikirkan daya saing masyarakat, namun faktanya mereka sibuk mencari keseimbangan posisi kekuasaan.

Para wakil rakyat tidak melihat sisi ekonomi yang sudah parah karena tingkat pertumbuhan ekspor pada 2014 anjlok dan diperkirakan akan terus menurun. 

"Wajar pertumbuhan produksi industri Indonesia saat ini hanya mampu menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan Filipina 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen dan Singapura 3,3 persen," ujar Firmansyah.

Menurut dia perbankan juga harus membenahi suku bunga kredit dalam negeri yang masih jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. 

Jika tidak, kata dia, pembiayaan kredit sektor rill dalam negeri akan berada di tangan bank asing. 

"Kredit konsumsi juga akan diambil alih bank asing," ujarnya.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/465482/pengamat-konflik-dpr-pengaruhi-kesiapan-hadapi-mea

UNRAM HARUS BERBENAH

4ICU memposisikan UNRAM pada posisi 101 universitas terbaik se Indonesia. 4ICU merupakan lembaga kredibel yang berkompetensi mengurutkan universitas-universitas terbaik di dunia, tentu dengan metodologi yang ketat. Posisi yang ditorehkan Unram harus diakui tidak sejalan dengan umurnya yang lebih dari setengah abad saat ini. Harusnya Unram sudah masuk jajaran 50 besar terbaik.

Suka atau tidak suka ini adalah cambuk bagi seluruh keluarga besar Unram untuk mulai berbenah diri. Bukan hanya tugas pimpinan, tapi hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh dosen, mahasiswa harusnya direalisasikan, tidak diendapkan.

Pengelolaan HKM di Lombok (TVRI Nasional)

Masyarakat kawasan HKM (Hutan Kemasyarakatan) di Lombok telah membangun entitas bisnis berbasis SDA (hasil perkebunan). Tujuan dari HKM sendiri dalam rangka melindungi hutan dari aktifitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, usaha ini perlu terus dikembangkan aspek kelembagaan secara utuh (regulasi pemerintah dan kelembagaan masyarakat) supaya berkesimbungan. (Acara disiarkan di TVRI Nasional Tanggal 15 November 2014, jam 12.30 WITA)

Jokowi Jangan Terburu-buru Realisasikan Janji Politik

Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram, Dr M Firmansyah, menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak perlu terburu-buru merealisasikan janji politiknya karena bisa menyebabkan komunikasi pemerintah dengan masyarakat di daerah cenderung terbatas.

"Selain itu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bisa terkesan kurang disiapkan secara matang," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (14/11).

Sikap terburu-buru Jokowi, menurut dia, akan berdampak ditolaknya kebijakan-kebijakan Jokowi di daerah. Implikasinya beberapa daerah sudah menolak beberapa program Jokowi. Firmansyah melihat melihat indikasi ditolak secara luas di daerah akan terjadi pada daerah-daerah lain.

Bila program tidak dilakukan perencanaan sistematis, maka yang menjadi sasaran masyarakat adalah pemerintah yang ada di daerah, sehingga kepala daerah tidak akan mengambil resiko menyetujui kebijakan Jokowi yang berpeluang menimbulkan masalah ke depan. "Saya kira, semua paham bahwa untuk membuat kebijakan perlu perencanaan yang matang," ujarnya.

Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, ini pada tahun kedua pemerintahan Jokowi cukup ideal untuk diimplementasikan program-program pemerintah sesuai janji politiknya.

"Satu atau dua tahun ini Jokowi perlu sering membangun komunikasi dan merencanakan dahulu programnya secara matang," ucapnya.

Kasus moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) misalnya. Menurut Firmansyah, kebijakani itu sangat rentan untuk ditolak.

Pemerintah pusat tidak boleh menyapu rata CPNS untuk dimoratorium karena ada beberapa daerah yang secara rill masih butuh banyak aparatur pemerintahan.

Pemerintah jangan hanya membuat kebijakan moratorium saja, namun harus ada kebijakan pendukung lain yang akan mengurangi dampak sosial dari pembatasan penerimaan CPNS.

"Menurut saya menjadi PNS itu sudah menjadi cara pandang masyarakat untuk hidup. Bila itu dibatasi, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial jangka pendek di masyarakat," katanya.

Apalagi, lanjut Firmansyah, jumlah sarjana yang berharap menjadi PNS relatif tidak sedikit. Oleh sebab itu, mengubah cara berpikir masyarakat untuk bekerja selain menjadi PNS tidak bisa dalam waktu singkat.

Harus juga dipahami, kata dia, bahwa unsur PNS merupakan salah satu tombol kebijakan pemerintah berupa "government spending" dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

Peran PNS sangat besar dalam meningkatkan permintaan perumahan, kendaraan bermotor dan barang-barang produksi lain.

"Maka bila dihentikan penerimaan CPNS dalam waktu relatif panjang (lima tahun) maka pelambatan pertumbuhan ekonomi susah dielakkan," kata Firmansyah.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/225229-jokowi-jangan-terburuburu-realisasikan-janji-politik.html

Baca link asli

Bersama Prof. Dr Faruk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI

Dalam Sebuah Kemasan Acara TV Nasional

Kebijakan Ini yang Dianggap Pengamat akan Jadi Langkah Maju Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai komitmen Presiden Joko Widodo mempermudah perizinan investasi lewat sistem satu pintu merupakan langkah maju dan harus didukung oleh semua pihak.

"Langkah itu perlu didukung sebagai upaya meningkatkan daya saing industri Indonesia, di mana salah satu indikator daya saing adalah cepatnya waktu perizinan usaha," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Menurut dia, selama ini kalangan pelaku usaha mengeluhkan lambatnya realisasi permohonan perizinan investasi. Untuk itu, dengan adanya kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Widodo) terkait upaya mempermudah perizinan, merupakan angin segar di bidang investasi.

Namun demikian, menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKEP) Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, ini dalam mempercepat izin usaha tidak berarti menghilangkan evaluasi mendalam terhadap investor yang masuk.

Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya investor harus dipastikan punya komitmen untuk segera merealisasikan investasinya atau membangun usaha. Selain itu, harus dipastikan bahwa investor memang tidak bermasalah secara finansial, dengan kata lain harus dibuktikan bahwa dia benar-benar punya uang untuk membangun bisnis, tidak bermasalah dengan hutang, perusahaan dari investor juga dipastikan sehat.

"Hal itu penting dilakukan. Saya melihat ada beberapa kasus di daerah, di mana investor sudah mengantongi izin dari pemerintah, namun tidak juga merealisasikan pembangunan bisnis. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun menunggu, si investor menghilang tanpa kabar," ujarnya.

Bila itu terjadi, kata Firmansyah, tentu akan merugikan pemerintah dan masyarakat, karena akan membuang kesempatan investor lain yang benar-benar serius membangun bisnis. Mempercepat izin usaha, menurut dia, juga bukan berarti mengeliminasi atau menghilangkan sistem penilaian akan identitas atau kapasitas investor.

Namun, yang dilakukan adalah mempercepat kinerja petugas untuk melakukan identifikasi atau penilaian tersebut. "Bila setiap investor yang meminta izin segera disetujui, namun bermasalah di kemudian hari tentu tidak bagus juga. Jadi dipemudah, tapi selektif," katanya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/07/nencpn-kebijakan-ini-yang-dianggap-pengamat-akan-jadi-langkah-maju-jokowi

Lihat sumber asli

Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Melangit

WE Online, Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen yang ditargetkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama lima tahun kepemimpinannya tidak realistis.

"Menurut saya, bila dilihat dari faktor eksternal dan internal harapan itu terlalu melangit," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (4/11/2014), menanggapi optimisme Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, tim ekonomi Jokowi-JK perlu mengurangi semangat yang berlebihan dalam menatap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. "Contohlah Tiongkok yang mulai terbiasa dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 10 persen menjadi 7,5 persen," ujarnya.

Sebagai acuan, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini masih sekitar lima persen lebih. Itu pun karena faktor keberuntungan pemerintahan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa pada saat kepemimpinannya mengalami pelambatan sehingga suku bunga menjadi sangat tidak menarik bagi investor di sana.

Di sisi lain emerging market seperti Indonesia menjadi tujuan investor karena suku bunga bank di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

"Hal itu menyebabkan Indonesia kebanjiran modal pada saat pemerintahan SBY, meskipun dalam jangka pendek," ucapnya.

Firmansyah menambahkan tim ekonomi Jokowi-JK harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pertama, ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sudah semakin membaik. The Federal Reserves (FED) akan menaikkan bunga tiga hingga empat persen mulai tahun depan.

Perpindahan modal besar-besaran harus mulai diantisipasi pemerintah. Bila dipertahankan Bank Indonesia (BI) menerapkan bunga tinggi supaya menarik pemodal, implikasi lain sektor riil dan kredit konsumsi masyarakat akan beralih ke bank-bank di ASEAN yang bunganya jauh lebih rendah pada era perdagangan bebas 2015.

Kedua, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menurunkan nilai kompetitif industri dalam negeri dan menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu akan menyebabkan konsumen lokal akan lebih nyaman membeli barang luar negeri yang lebih murah.

Pengalihan yang digambarkan sebagai subsidi sektor konsumsi ke sektor produktif dengan menerbitkan kartu pintar dan kartu sehat belum cukup untuk menutupi rendahnya nilai kompetitif industri dalam negeri dan daya beli masyarakat.

Keberadaan kartu itu tidak akan menjadikan masyarakat miskin lebih produktif. Seharusnya, pengalihan kompensasi kenaikan harga BBM yang merupakan faktor ekonomi juga disiapkan produktivitas di sektor ekonomi, misalnya tersedianya lapangan kerja.

"Masak urusan perut digantikan dengan kesehatan dan pendidikan," kata Firmansyah mengkritik kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM dengan peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ketiga yang perlu dipertimbangkan pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, adalah rencana moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun juga berperan mengurangi konsumsi yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Faktor PNS, pemekaran daerah baru harus diakui menjadi pemicu konsumsi. Begitu juga dengan konsumsi kendaraan bermotor, perumahan, dan faktor lainnya.

Menurut Firmansyah, tim ekonomi Jokowi-JK perlu realistis menentukan target pertumbuhan ekonomi. "Saya kira rakyat tidak akan kecewa bila target tidak juga tinggi, namun berkualitas. Artinya, benar-benar nyata berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat," pungkasnya. (Ant)

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/news/get_news_by_id/37479/firmansyah-target-pertumbuhan-ekonomi-jokowi-terlalu-melangit.html

Lihat sumber asli

Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi 7 persen Sulit Terealisir

Pemerintah Jokowi-JK optimis akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen selama 5 tahun ke depan. Sebagai acuan pertumbuhan ekonomi kita sekarang masih sekitar 5,6 persen, itupun lebih karena keberuntungan SBY dimana kondisi ekonomi AS dan Eropa mengalami perlambatan, sehingga suku bunga menjadi sangat tidak menarik bagi investor. Emerging market seperti Indonesia menjadi tujuan investor karena bunga Indonesia lebih ditinggi di ASIA. Angka pertumbuhan ekonomi 7 persen menurut saya terlalu ambisius, pertama: ekonomi amerika dan eropa sudah semakin membaik, FED akan menaikan bunga 3-4 persen, kedua: rencana kenaikan harga BBM akan memukul daya beli dan menurunkan kompetitivnes industri kita, terutama dalam menghadapi MEA, ke tiga, rencana moratorium penerimaan PNS (5 tahun) juga berperan mengurangi konsumsi, faktor PNS, pemekaran daerah baru harus diakui menjadi pemicu konsumsi, sementara pertumbuhan ekonomi indonesia masih ditopang sektor konsumsi. Tim ekonomi Jokowi perlu realistis menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Pendanaan Tol Laut

JAKARTA – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bisnis pelabuhan menyatakan siap mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar tol laut. Kedua BUMN itu adalah Pelindo II dan Pelindo III.

“Kami siap dukung tol laut. Kami butuh pendanaan besar untuk memperkuat infrastruktur,” kata Dirut Pelindo II, RJ Lino, di Jakarta, Kamis (23/10).Baca Selengkapnya