Economist: KPK-Polri Clash Will Drive Away Investors

TEMPO.CO, Jakarta - An economist from Mataram University, Dr. M. Firmansyah, said that the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Police (Polri) may deal a negative impact on the growth of investment in Indonesia, as investors may interpret it as the Government's lack of commitment on eradicating corruption in Indonesia.

"Although the relationship between the institutional clash and its' resultant effect on the national economy has yet to become apparent, foreign investors may understand this as the absence of a fair and independent judiciary in Indonesia - this will scare away potential investors," said Firmansyah in Mataram, West Nusa Tenggara on Monday, January 26, 2015.

According to Firmansyah, President Joko "Jokowi" Widodo needs to be firm in ensuring that he is able to deliver his campaign promise of advancing eradicating corruption under his tenure.

Firmansyah also added that investors will shy away from Indonesia as corruption significantly raises the cost of doing business. "Transactional costs soar when corruption is added into the equation - thus reducing Indonesia's competitive advantage, especially in the upcoming establishment of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Economic Community," he said.

ANTARANEWS

Sumber: http://en.tempo.co/read/news/2015/01/26/056637727/Economist-KPK-Polri-Clash-Will-Drive-Away-Investors

Resort mewah di Lombok, masyarakat terancam jadi penonton

Reporter : Desi Aditia Ningrum | Selasa, 6 Januari 2015 09:45

Merdeka.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai masyarakat Nusa Tenggara Barat terancam hanya menjadi penonton ketika kawasan Mandalika Resort sudah berkembang, sebab rata-rata tingkat pendidikannya hanya tamat sekolah menengah pertama.

"Sulit kita berharap tamatan SMP yang masih mayoritas di masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), mampu menjadi pekerja di hotel dan restoran atau institusi bisnis lain di kawasan Mandalika Resort," katanya di Mataram, Selasa (6/12).

Menurut dia, kawasan Mandalika menjadi salah satu dari tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dicanangkan pemerintah pusat. Kawasan itu akan disulap sebagai pusat kawasan terpadu yang menjanjikan terbukanya lapangan kerja baru.

Namun, sebagian masyarakat merasa skeptis apa mampu memanfaatkan peluang dengan tingkat pendidikannya yang tergolong masih rendah.

Jawaban dari pertanyaan itu, kata Firmansyah, tergantung dari kesungguhan bagaimana merancang kawasan Mandalika.

"Apakah pemilik dan investor nantinya punya keinginan untuk mengakomodir potensi lokal dalam tata ruang perencanaan pembangunan kawasan tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, bila dilihat dari pengembangan kawasan ekonomi standar kepariwisataan seperti di Mandalika, akan terdiri dari kluster hotel dan restoran, kluster usaha mikro, kecil dan menengah, akan ada vila, lapangan golf, sekolah-sekolah dan lain-lain.

Dilihat dari model standar di atas, maka tenaga kerja yang terserap di kawasan Mandalika Resort, nantinya tentu tenaga kerja yang memiliki kualifikasi tinggi.

Melihat itu, lanjut Firmansyah, sulit bagi masyarakat NTB untuk berharap menjadi pekerja di hotel mewah atau vila kelas atas jika mengandalkan ijazah SMP.

"Tidak bisa paksakan. Persoalan bisnis tidak boleh dipaksakan mengakomodir wilayah sosial. Kalau tetap dipaksakan jangan harap investor akan injak kaki lagi di daerah ini," ucapnya.

Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKEP) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, ini walaupun dalam jangka pendek pelaku usaha lokal sulit berkontribusi dalam menyerap kesempatan kerja langsung, namun setidaknya ada faktor tidak langsung yang dapat dimanfaatkan dengan multi efek dari kawasan Mandalika tersebut.

Kawasan Mandalika, lanjutnya, harus mengakomodir unsur-unsur lokal, mulai dari budaya lokal sampai panganan lokal.

Menurut Firmansyah, bila ingin membangun kluster hotel dan restoran perlu memakai konsep etnik Sasak (Etnis Lombok). Misalnya dalam mendesain bangunan, ada pertunjukan budaya lokal dan makanan yang disajikan diutamakan berbahan lokal, pakaian pelaku usaha asli lokal dan seterusnya.

"Hal seperti itu barangkali bukan atas pemerintah yang mengaturnya, namun perlu kesepakatan bersama semua pihak untuk itu," katanya.

Firmansyah juga menilai konsep-konsep seperti desa budaya sebagai kluster hotel, di mana hotel-hotel itu dibangun dalam satu kawasan berbentuk desa dan kental dengan ciri tradisional masih jarang menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, pemangku kepentingan juga perlu diberi ruang strategis, seperti pedagang kecil untuk menjual produk-produk lokal.

Strategis artinya tidak jauh dari kawasan induk (Mandalika), dilewati kendaraan yang menuju kawasan wisata.

"Salah satu contoh Desa Sade. Ketika wisatawan hendak ke pantai Kuta karena satu jalur, wisatawan dapat mampir dahulu di Desa Sade," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Di Mandalika Resort seluas 1.175 hektare akan dibangun kawasan wisata terintegrasi yang dikelola oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut akan mulai membangun hotel pada 2015 dengan rencana anggaran sebesar Rp 357 miliar, termasuk untuk pembangunan akses jalan tahap lanjutan.

Hotel milik ITDC ini direncanakan akan menggunakan Marriot sebagai operator dengan target "ground breaking" atau peletakan batu pertama pada Agustus 2015, dan mulai beroperasi pada 2017.

Properti pariwisata lain yang memiliki target pembangunan mulai 2015 adalah lapangan golf dan satu hotel yang akan dibangun oleh MNC, satu hotel yang akan dibangun oleh Dharmakusala dan satu hotel milik ITDC.

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/resort-mewah-di-lombok-masyarakat-terancam-jadi-penonton.html

BBM NAIK Rp. 2000, KOK RIBUT?

Serba serbi komentar menanggapi kenaikan BBM masih saja terdengar di ruang-ruang publik. Di media-media sosial misalnya, perang komentar yang pro dan kontra kenaikan terus saja terjadi sampai hari ini.

Istilah-istilah seperti “salam gigit jari”, “salam dua ribu” menjadi trading topic di media sosial seperti twitter dan facebook. Istilah-istilah ini dihembuskan yang kontra kenaikan BBM dan kemungkinan dulunya tidak memilih presiden Jokowi-Jk sebagai pilihan politiknya. Pendukung kebijakan presiden-pun tidak kalah defensive mengatasi serangan, misalnya muncul ungkapan “naik Rp. 2000 saja kok ribut” atau “harga rokok naik tidak ribut, kok harga BBM naik ribut” dan seterusnya.

Kalangan intelektual yang mendukung kebijakan tidak popular ini bahkan masih ada yang menyepelekan kenaikan harga BBM Rp. 2000. Alasannya cukup rasional, Negara butuh banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan dari pada habis dibakar, digunakan sia-sia untuk subsidi BBM.

Analogi Pak Mamat Tukang Kebun

Dalam menyederhanakan perumpamaan, kita analogikan kehidupan Pak Mamat yang bekerja sebagai tukang kebun. Pak Mamat adalah rakyat kecil yang akan mengalami langsung dari kenaikan BBM.

Pak Mamat punya tiga orang anak, dan ketiga-tiganya masih duduk dibangku sekolah. Kebutuhan sekolah anak-anak, mulai dari baju seragam, perlengkapan tulis sampai uang jajan harus dipenuhi pak Mamat. Sebagai penopang kebutuhan rumah tangga, syukurnya pak Mamat dibantu istri berjualan kue di kampungnya.

Sebelumnya dengan pendapatan yang pas-pasan Pak Mamat sesekali mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, dengan membeli telur, susu dan kebutuhan lain. Karena pendapatan dari berkebun tidak seberapa, namun penghasilan istri yang berjualan kue sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sabun mandi, sabun cuci, kebutuhan dapur dan seterusnya.

Tiba-tiba harga BBM naik Rp. 2000. Pak Mamat menjadi pusing mengatur kembali pembelanjaan rumah tangganya. Bila hanya BBM saja naik Rp. 2000 tidak jadi soal, masalahnya kenaikan itu mendorong semua barang kebutuhan menjadi melonjak naik.

Pak Mamat bingung, jangankan untuk memenuhi gizi kelurga dengan membeli telur dan susu, untuk beli makanan pokok saja menjadi susah. Pak Mamat bertanya pada pedagang, kenapa harus naik harganya? Pedagang menjawab, karena BBM naik pak, apa urusannya BBM naik dengannya naiknya harga telur, susu dan lain-lain, kata pak Mamat. Telur dan susu inikan adanya di kampung sebelah pak, untuk diangkut kesini kan pakai transport, biaya transport kan naik karena BBM naik.

Di samping itu ayam Ras yang menghasilkan telur inikan butuh pakan. Pakannya dijual oleh perusahaan di kampung sebelahnya lagi, sehingga mendatangkan pakan juga harus pakai transport. Dengar-dengar, di perusahaan pakan juga sedang masalah pak, soalnya pengolahan pakan masih gunakan BBM untuk produksi, sementara BBMkan naik, belum lagi karyawan nuntut naik gaji. Maka satu-satunya jalan kalau perusahaan rasional adalah menaikan harga produknya, yaitu untuk memenuhi naiknya biaya produksi dan upah karyawan.

Semua barang kebutuhan sehari-hari pak Mamat nasibnya sama dengan produk telur di atas. Sehingga, harga sabun mandi, sabun cuci, harga beras, sayur, kebutuhan anak-anak sekolah semua menjadi naik gara-gara Rp. 2000 rupiah.

Nasib Bu Mamat tidak kalah pelik. Harga-harga kebutuhan untuk buat kue sekarang melonjak naik. Bu mamat mau tidak mau harus menaikan harga jualan kuenya. Sementara langganan bu Mamat juga mengalami persoalan ekonomi yang sama dengannya. Boro-boro beli kue, untuk beli makanan pokok saja sekarang kesulitan, sehingga Bu Mamat mengurangi penjualan kuenya.

Ada Bantuan Tunai

Pak Mamat diberi tahu bahwa akan ada kompensasi dari kenaikan BBM itu dari pemerintah. Namun setelah dihitung uang kompensasi itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan, dengan pengiritan di sana sini. Uangnya sebagian disisihkan Bu Mamat untuk modal beli bahan pembuatan kue. Masalahnya, langganan Bu Mamat tidak lagi mampu membeli kue sebanyak sebelum BBM naik.

Dari waktu-kewaktu masalah kenaikan harga BBM tidak lagi ramai dibicarakan orang. Di televisi yang biasanya ramai bahas BBM sekarang tidak lagi. Mungkin bagi TV tidak menarik lagi, masalah BBM sudah sering diulang.

Sepinya pembahasan orang akan kenaikan Rp. 2000 harga BBM, bukan berarti kehidupan pak Mamat kembali seperti semula. Pak Mamat yang bekerja sebagai tukang kebun harus banting tulang memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja pada bidang lain. Sehingga Pak Mamat sering sakit-sakitan karena kecapaian.

Pak Mamat masih bisa bersyukur masih bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal. Beberapa hari yang lalu, tetangga pak Mamat babak belur digebukin masa karena kepergok sedang mencuri di salah satu toko elektronik. Ketika ditanya alasannya mencuri, jawabnya karena terdesak kebutuhan rumah tangga. Sementara dia hanya sebagai buruh bangunan.Serba serbi komentar menanggapi kenaikan BBM masih saja terdengar di ruang-ruang publik. Di media-media sosial misalnya, perang komentar yang pro dan kontra kenaikan terus saja terjadi sampai hari ini.

Istilah-istilah seperti “salam gigit jari”, “salam dua ribu” menjadi trading topic di media sosial seperti twitter dan facebook. Istilah-istilah ini dihembuskan yang kontra kenaikan BBM dan kemungkinan dulunya tidak memilih presiden Jokowi-Jk sebagai pilihan politiknya. Pendukung kebijakan presiden-pun tidak kalah defensive mengatasi serangan, misalnya muncul ungkapan “naik Rp. 2000 saja kok ribut” atau “harga rokok naik tidak ribut, kok harga BBM naik ribut” dan seterusnya.

Kalangan intelektual yang mendukung kebijakan tidak popular ini bahkan masih ada yang menyepelekan kenaikan harga BBM Rp. 2000. Alasannya cukup rasional, Negara butuh banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan dari pada habis dibakar, digunakan sia-sia untuk subsidi BBM.

Analogi Pak Mamat Tukang Kebun

Dalam menyederhanakan perumpamaan, kita analogikan kehidupan Pak Mamat yang bekerja sebagai tukang kebun. Pak Mamat adalah rakyat kecil yang akan mengalami langsung dari kenaikan BBM.

Pak Mamat punya tiga orang anak, dan ketiga-tiganya masih duduk dibangku sekolah. Kebutuhan sekolah anak-anak, mulai dari baju seragam, perlengkapan tulis sampai uang jajan harus dipenuhi pak Mamat. Sebagai penopang kebutuhan rumah tangga, syukurnya pak Mamat dibantu istri berjualan kue di kampungnya.

Sebelumnya dengan pendapatan yang pas-pasan Pak Mamat sesekali mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, dengan membeli telur, susu dan kebutuhan lain. Karena pendapatan dari berkebun tidak seberapa, namun penghasilan istri yang berjualan kue sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sabun mandi, sabun cuci, kebutuhan dapur dan seterusnya.

Tiba-tiba harga BBM naik Rp. 2000. Pak Mamat menjadi pusing mengatur kembali pembelanjaan rumah tangganya. Bila hanya BBM saja naik Rp. 2000 tidak jadi soal, masalahnya kenaikan itu mendorong semua barang kebutuhan menjadi melonjak naik.

Pak Mamat bingung, jangankan untuk memenuhi gizi kelurga dengan membeli telur dan susu, untuk beli makanan pokok saja menjadi susah. Pak Mamat bertanya pada pedagang, kenapa harus naik harganya? Pedagang menjawab, karena BBM naik pak, apa urusannya BBM naik dengannya naiknya harga telur, susu dan lain-lain, kata pak Mamat. Telur dan susu inikan adanya di kampung sebelah pak, untuk diangkut kesini kan pakai transport, biaya transport kan naik karena BBM naik.

Di samping itu ayam Ras yang menghasilkan telur inikan butuh pakan. Pakannya dijual oleh perusahaan di kampung sebelahnya lagi, sehingga mendatangkan pakan juga harus pakai transport. Dengar-dengar, di perusahaan pakan juga sedang masalah pak, soalnya pengolahan pakan masih gunakan BBM untuk produksi, sementara BBMkan naik, belum lagi karyawan nuntut naik gaji. Maka satu-satunya jalan kalau perusahaan rasional adalah menaikan harga produknya, yaitu untuk memenuhi naiknya biaya produksi dan upah karyawan.

Semua barang kebutuhan sehari-hari pak Mamat nasibnya sama dengan produk telur di atas. Sehingga, harga sabun mandi, sabun cuci, harga beras, sayur, kebutuhan anak-anak sekolah semua menjadi naik gara-gara Rp. 2000 rupiah.

Nasib Bu Mamat tidak kalah pelik. Harga-harga kebutuhan untuk buat kue sekarang melonjak naik. Bu mamat mau tidak mau harus menaikan harga jualan kuenya. Sementara langganan bu Mamat juga mengalami persoalan ekonomi yang sama dengannya. Boro-boro beli kue, untuk beli makanan pokok saja sekarang kesulitan, sehingga Bu Mamat mengurangi penjualan kuenya.

Ada Bantuan Tunai

Pak Mamat diberi tahu bahwa akan ada kompensasi dari kenaikan BBM itu dari pemerintah. Namun setelah dihitung uang kompensasi itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan, dengan pengiritan di sana sini. Uangnya sebagian disisihkan Bu Mamat untuk modal beli bahan pembuatan kue. Masalahnya, langganan Bu Mamat tidak lagi mampu membeli kue sebanyak sebelum BBM naik.

Dari waktu-kewaktu masalah kenaikan harga BBM tidak lagi ramai dibicarakan orang. Di televisi yang biasanya ramai bahas BBM sekarang tidak lagi. Mungkin bagi TV tidak menarik lagi, masalah BBM sudah sering diulang.

Sepinya pembahasan orang akan kenaikan Rp. 2000 harga BBM, bukan berarti kehidupan pak Mamat kembali seperti semula. Pak Mamat yang bekerja sebagai tukang kebun harus banting tulang memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja pada bidang lain. Sehingga Pak Mamat sering sakit-sakitan karena kecapaian.

Pak Mamat masih bisa bersyukur masih bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal. Beberapa hari yang lalu, tetangga pak Mamat babak belur digebukin masa karena kepergok sedang mencuri di salah satu toko elektronik. Ketika ditanya alasannya mencuri, jawabnya karena terdesak kebutuhan rumah tangga. Sementara dia hanya sebagai buruh bangunan.

Sumber: Koran Lombok Post

Firmansyah: Indonesia Harus Rebut Kembali Saham Telkomsel

Rabu, 26 November 2014 14:18 WIB

Istimewa

Direktur Utama Telkomsel Alex J Sinaga (kedua dari kiri) dan Komisaris Utama Telkomsel Arief Yahya (kiri), saat meninjau kesiapan peluncuran 400 Unit compact Mobile BTS (COMBAT) di Lapangan Tegalega, Bandung, Senin (18/11/2013). 

TRIBUNJATENG.COM - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram, Dr M Firmansyah, menilai pemerintah Indonesia perlu merancang kembali strategi mengambil-alih PT Telkomsel (Tbk).

"Dengan keuntungan lebih dari Rp43 triliun per tahun, kepemilikan nasional Telkomsel akan menjadi sumber pemasukan yang menggiurkan bagi negara," katanya di Mataram, NTB, Rabu.

Ada beberapa alasan, menurut dia, pemerintah harus sekuat tenaga mengambil-alih saham Telkomsel secara penuh.

Salah satunya, jumlah kepemilikan saham asing pada Telkomsel masih relatif sedikit dibandingkan Indosat yang sudah mencapai 41 persen. Cukup jarang terjadi perusahaan telekomunikasi suatu negara diijinkan juga dikuasai negara lain.

Dari total 100 persen saham PT Telkomsel, sebesar 35 persen dikuasai Singapore Telecom (SingTel), selebihnya dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk), salah satu BUMN.

"Jadi menurut saya, karena kendala anggaran pemerintah prioritaskan dulu yang relatif murah. Walaupun tidak mudah bagi pemodal asing melepas Telkomsel dan Indosat," ujarnya.

Kecenderungan ke depan, kata Firmansyah, industri telekomunikasi tetap menjadi bisnis yang menggiurkan.

Secara umum, perusahan telekomunikasi diprediksi akan terus mendulang keuntungan di Tanah Air, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Jadi belasan bahkan puluhan triliun rupiah yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengambil-alih saham PT Telkomsel bukanlah hal yang sia-sia," ujar Firmansyah.

Selain aspek ekonomi-bisnis, keamanan data dan informasi juga harus menjadi hal yang dikedepankan pemerintah atas kepemilikan pihak luar negeri pada perusahaan teknologi informasi sebagaimana PT Telkomsel Tbk. (antara)

sumber: http://jateng.tribunnews.com/2014/11/26/firmasnyah-indonesia-harus-rebut-kembali-saham-telkomsel